Pengamat: Jangan Paksakan 5G di Frekuensi 2,3 GHz, Bisa Lemot

Pengamat telekomunikasi Nonot Harsono penggelaran layanan 5G di pita frekuensi 2,3 GHz tidak bisa dipaksakan. Sebab bila demikian, maka bisa jadi layanan 5G nanti jadinya rasa 3G.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya mengatakan ketika pembukaan lelang frekuensi 2,3 GHz, nantinya dimanfaatkan untuk transformasi digital hingga mengimpelemtasikan jaringan seluler generasi kelima di Indonesia.

"Itu kesalahan di awal. Secara logika untuk 5G yang paham tahu penggelaran 5G tidak bisa dipaksakan hanya 10 MHz. 

Semua akademisi tahu kalau menggelar 5G itu harus minimal 80-100 MHz secara contiguous," kata Nonot.

Di lelang frekuensi 2,3 GHz yang dibuka Kominfo kemarin operator seluler hanya berebut masing-masing dengan lebar pita 10 Mhz. 

Sementara di spektrum yang sama, sudah lebih dulu dihuni, Smartfren dan Telkomsel selebar 30 MHz, lalu Berca menguasai 8 zona.

Nonot menjelaskan dengan lebar pita 80-100 MHz itu agar layanan 5G yang diberikan sesuai, yaitu memberikan kecepatan maksimal, latensi rendah, begitu juga agar efisien.

"Kalau bicara 5G itu kan yang ekstrem seperti mobil tanpa supir, itu bisa memanfaatkan pita lebar 100 MHz. 

Selain itu juga, jarak antar BTS itu berdekatan. Kalau 10 MHz itu konyol," kata mantan Komisioner BRTI ini.

Setelah membatalkan hasil lelang frekuensi 2,3 GHz, Kominfo berencana membuka lagi lelang di spektrum yang sama. 

Namun, mengenai waktunya, Kominfo belum mengungkapkannya tanggal mainnya.

Menkominfo Johnny G Plate menyebutkan bahwa penggelaran 5G di Indonesia tidak tergantung dengan satu frekuensi saja atau tepatnya mengandalkan frekuensi 2,3 GHz.

"Initial deployment 5G akan terus dijalankan di semua spektrum layer band baik lower ban, coverage band maupun super data layer band. 

Tidak hanya tergantung pada 2,3 GHz spektrum," kata Johnny.

"Pelelangan spektrum 2,3 GHz akan terus dilanjutkan oleh panitia lelang dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama," ucap Menkominfo.